Anggota Komisi VIIIDPR RISumarjati Arjoso menyesalkan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang salah sasaran. Dari berbagai pemberitaan yang beredar, ada warga yang seharusnya mendapat dana bantuan ini, namun malah tidak mendapatkannya, begitu pula sebaliknya. Hal ini diduga karena penggunaan data yang tidak valid.

“Memang diakui data yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) adalah data tahun 2011. Tentu saja, data tahun 2011 dibanding tahun 2013 banyak berbeda. Pasti kan ada yang meninggal, pindah tempat atau alamat, dan lain sebagainya. Sebaiknya kalau memang data tidak jelas, harusnya diverifikasi dulu ke aparat desa seperti kepala desa atau lurah. Namun ternyata aparat desa itu ternyata tidak pernah diajak berembuk oleh BPS,” sesal Sumarjati sesaat sebelummenghadiri Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (2/7).

Menurutnya, verifikasi data ini sangatlah penting. Ia menyarankan, agar BPS melakukan survei melibatkan aparat desa. Namun, ternyata masih ada kekhawatiran juga jika melibatkan aparat desa. Ia khawatir aparat desa itu mengutamakan keluarga atau sanak saudaranya untuk mendapatkan BLSM.

“Susah juga kalau aparat desa itu mementingkan keluarganya terlebih dahulu. Tapi, sebenarnya selain menggunakan data dari BPS, juga ada data Jamkesnas, Jamkesda, ataupun Raskin, itu kan data untuk orang miskin. Harusnya data itu dilihat bersama, disinkronkan, mana yang paling tepat. Bisa dilihat, persiapan program ini kurang,” tambah anggota DPR yang sekaligus menjabat Ketua BAKN ini.

Menurut politisi Gerindra ini, pemerintah seharusnya tidak memberikan bantuan begitu saja kepada masyarakat. Namun bisa dengan membuat program yang lebih padat karya, seperti dengan membersihkan sungai atau jalan, kemudian mereka diberi upah. Ia menilai, program yang katanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun ternyata bukti di lapangan masih ditemukan masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

“Jika pemerintah mampu, sebetulnya, setiap orang miskin itu kan mendapat tunjangan dari pemerintah supaya hidup layak. Namun, ternyata pemerintah belum mampu. Jadi sebaiknya ada program yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan,” imbuh Sumarjati. (sf)/foto:iwan armanias/parle.